JAKARTA, 28 Mei 2025 — Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, mengungkapkan kekhawatiran terkait dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa pendidikan dasar di sekolah swasta, yakni tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), harus digratiskan.
Menurut Sarmuji, jika putusan tersebut bersifat imperatif dan mewajibkan negara untuk menanggung seluruh pembiayaan pendidikan dasar swasta, maka hal ini dapat memengaruhi keberlangsungan lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola oleh organisasi kemasyarakatan (ormas) besar seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.
“Muhammadiyah dan NU memiliki lembaga pendidikan dalam jumlah yang sangat besar di seluruh Indonesia. Kalau putusan MK ini harus dilaksanakan secara mutlak, negara harus menyediakan dana dalam jumlah sangat besar,” kata Sarmuji saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (28/5/2025).
Ia menambahkan, selama ini NU dan Muhammadiyah memainkan peran strategis dalam dunia pendidikan nasional. Kedua ormas ini telah lama menjadi mitra pemerintah dalam menyediakan akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat.
“Saya khawatir, kalau semua diserahkan ke negara dan gratis, maka partisipasi masyarakat dalam pendidikan akan berkurang atau bahkan mati,” ujarnya.
Sarmuji menilai, keterlibatan masyarakat dan ormas dalam penyelenggaraan pendidikan merupakan kekuatan khas sistem pendidikan Indonesia. Jika negara mengambil alih sepenuhnya tanpa melibatkan model partisipatif ini, maka bisa terjadi ketimpangan dalam pengelolaan dan mutu pendidikan.
Sebagai informasi, Mahkamah Konstitusi baru-baru ini mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa pendidikan dasar di sekolah swasta harus disediakan secara gratis, sejalan dengan amanat konstitusi tentang hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan.
Sumber Kompas.com