Jakarta, 1 Juni 2025 – Kementerian Kebudayaan resmi mengalokasikan anggaran sebesar Rp9 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk proyek penulisan ulang sejarah Indonesia. Proyek ini dipimpin langsung oleh Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, dengan tujuan memperbarui narasi sejarah bangsa secara ilmiah, nasionalis, dan inklusif.
“Sejarah harus ditulis ulang dengan perspektif yang nasional, rasional, dan objektif,” ujar Fadli dalam keterangan resminya. Ia menegaskan pentingnya pembaruan narasi sejarah agar lebih akurat dan mencerminkan hasil kajian terbaru dari para ahli di bidang sejarah, arkeologi, geografi, dan ilmu humaniora.
Proyek penulisan ulang sejarah ini melibatkan 113 penulis, 20 editor per jilid, dan 3 editor umum yang berasal dari seluruh penjuru Indonesia, mulai dari Aceh hingga Papua. Penulisan dimulai sejak Januari 2025 dan ditargetkan rampung pada Agustus 2025, dengan uji publik direncanakan berlangsung pada Juli.
Konten yang akan ditulis ulang meliputi sejarah awal peradaban Nusantara, masa penjajahan kolonial, perjuangan kemerdekaan, era Orde Baru, hingga era Reformasi dan perkembangan demokrasi kontemporer.
Proyek ambisius ini mendapat dukungan dari Komisi X DPR RI, yang menekankan pentingnya pelibatan para pemangku kepentingan sejarah agar penulisan tidak menimbulkan kesan sebagai interpretasi sepihak. Komisi X juga meminta Kementerian Kebudayaan untuk meningkatkan komunikasi publik dan sosialisasi mengenai proses penulisan ulang tersebut.
Namun demikian, sejumlah pihak memberikan catatan. Partai politik seperti PDI Perjuangan mengingatkan agar proses ini tetap menjunjung fakta sejarah dan bebas dari kepentingan politik, guna menghindari distorsi narasi.
Fadli Zon menegaskan bahwa anggaran tersebut telah disetujui dan dicairkan sejak tujuh bulan lalu. “Sudah ada dari APBN. Sudah beres itu, sudah kita sampaikan dari tujuh bulan yang lalu, saat saya ke DPR,” jelasnya, dikutip dari Antara.
Penulisan ulang ini diharapkan mampu meningkatkan literasi sejarah nasional di kalangan generasi muda dan meluruskan narasi-narasi sejarah yang dinilai belum utuh atau bias selama ini.
Sumber: Katadata.co.id – “Kemenbud Anggarkan Rp9 Miliar untuk Penulisan Ulang Sejarah Indonesia”