Workshop Intensif Hasilkan Peta Konflik 20 Desa dan Rencana Aksi Nyata Pembentukan Masyarakat Peduli Api
Kendari, 12 November 2025 — Dalam upaya memperkuat tata kelola hutan yang berkelanjutan dan berkeadilan, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara bekerja sama dengan Sulawesi Cipta Forum (SCF) sebagai lembaga perantara menyelenggarakan Workshop Peningkatan Kapasitas untuk Asesmen dan Manajemen Konflik.
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 11–12 November 2025, di Plaza Inn Kendari, diikuti oleh lebih dari 50 peserta yang berasal dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk unsur pemerintah daerah, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), kelompok tani hutan, dan masyarakat desa sekitar kawasan hutan.
Workshop ini merupakan bagian dari implementasi program REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) di Sulawesi Tenggara, yang didukung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) melalui Proyek RBP REDD+ GCF Output 2. Program ini tidak hanya bertujuan menurunkan emisi gas rumah kaca, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan.
“Kami berharap dengan workshop ini, para pengelola hutan di tingkat tapak, mulai dari pemerintah desa, kelompok tani, hingga KPH, dapat memiliki pemahaman dan keterampilan yang memadai untuk mengelola konflik secara partisipatif dan dialogis, bukan dengan pendekatan kekerasan,” ujar Muhammad Sultan, Program Manager REDD+ Sulawesi Tenggara, dalam sambutannya.
Kegiatan difokuskan pada penguatan kapasitas para pihak dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan berbagai bentuk konflik di lapangan, seperti illegal logging, perambahan hutan, konflik batas kawasan, serta konflik sosial-tenurial.
Hari pertama workshop diisi dengan pemaparan mengenai mekanisme penyelesaian konflik dan pengajuan izin Perhutanan Sosial (PS) oleh Abdul Aman Ega, Kepala Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Tenurial Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada malam harinya, peserta mengikuti diskusi kelompok intensif untuk memetakan konflik yang terjadi di 20 desa dampingan program REDD+.
Dari hasil diskusi tersebut, teridentifikasi sejumlah isu utama, antara lain ketidakjelasan batas kawasan, tumpang tindih izin, pembagian hasil hutan yang tidak adil, keterbatasan akses jalan, hingga campur tangan pihak ketiga.
Pada hari kedua, peserta melaksanakan simulasi penilaian risiko konflik dan pemetaan aktor untuk mempraktikkan langsung teknik analisis konflik. Materi dilanjutkan dengan strategi dan teknik manajemen konflik oleh Rostanto S., serta paparan tentang kolaborasi multipihak dalam penanganan konflik sumber daya alam oleh Anas Nikoyan.
“Penyelesaian konflik harus melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Kolaborasi adalah kunci untuk menemukan solusi yang inklusif dan berkelanjutan, di mana tidak ada pihak yang merasa dikalahkan,” tegas Anas Nikoyan.
Sebagai tindak lanjut konkret, workshop ini menghasilkan rencana aksi pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA) di 20 desa dampingan program. Langkah ini tidak hanya berfungsi sebagai upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan, tetapi juga menjadi salah satu pilar utama dalam arsitektur REDD+.
“Pembentukan MPA akan segera kami jadwalkan di setiap kecamatan pada akhir November 2025. Kelompok ini nantinya akan dilatih untuk melakukan patroli pencegahan kebakaran dan menjadi ujung tombak dalam menjaga kelestarian kawasan hutan,” jelas Muhammad Sultan.
Dalam sambutan penutupannya, Mulyati Side, S.P., Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara, menyampaikan apresiasi atas antusiasme para peserta.
“Kami berharap ilmu dan keterampilan yang diperoleh dalam kegiatan ini dapat diterapkan langsung di lapangan. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, KPH, kelompok tani, dan masyarakat, kita wujudkan hutan lestari untuk masyarakat sejahtera,” tutupnya.