Konawe — Sejumlah massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Guru Honorer dan Penyuluh Pertanian menggelar unjuk rasa di depan Kantor Bupati Konawe, Selasa (16/9/2025). Aksi ini merupakan bentuk protes atas hasil pengumuman PPPK Paruh Waktu Kabupaten Konawe Tahun 2025 yang tidak mengangkat satu pun tenaga guru.
Dalam orasinya, perwakilan massa aksi Ramayanto menilai keputusan tersebut telah menyalahi Peraturan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025, yang menyatakan bahwa guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis yang terdata di pangkalan data BKN dan telah mengikuti tes PPPK tahun 2024 seharusnya menjadi skala prioritas untuk diangkat.
“Ini jelas melanggar aturan MenPANRB. Kami guru honorer sudah terdata di BKN dan ikut seleksi PPPK 2024. Seharusnya menjadi prioritas, bukan justru diabaikan,” tegas Ramayanto.
Massa aksi awalnya berencana menyampaikan aspirasi secara tertib di halaman Kantor Bupati. Namun, karena dikhawatirkan terjadi kericuhan, pihak BKPSDM memilih memberikan klarifikasi di jalanan.
Guru honorer, yang sebagian besar adalah ibu-ibu, mengaku sudah berjanji untuk tidak melakukan tindakan anarkis. Meski demikian, situasi memanas hingga menyebabkan seorang guru jatuh pingsan saat aksi berlangsung.
Dalam aksi tersebut, massa mengungkap sejumlah kejanggalan dalam rekrutmen PPPK Paruh Waktu. Salah satunya adalah adanya peserta yang sebelumnya tercatat sebagai kategori R2, namun pada saat pengumuman berubah menjadi kategori R3, sehingga kehilangan prioritas pengangkatan.
Massa juga menyoroti sikap Kepala BKPSDM Konawe, Suparjo, yang dinilai kerap memberikan janji yang tidak ditepati.
“Kami sudah bosan dengan janji palsu Kepala BKPSDM. Kami menuntut Bupati Konawe mencopot Suparjo dari jabatannya,” ujar salah seorang peserta aksi.
Dalam klarifikasi yang disampaikan kepada massa aksi, Kepala BKPSDM Konawe mengungkapkan bahwa keputusan untuk tidak mengangkat guru PPPK Paruh Waktu tahun ini disebabkan ketidakmampuan keuangan daerah menanggung beban gaji yang cukup besar.
Namun, pernyataan ini justru memicu kemarahan guru karena mereka menilai kebutuhan guru adalah sektor prioritas yang harus diperjuangkan.
Aliansi Guru Honorer dan Penyuluh Pertanian menyampaikan tuntutan kepada Bupati Konawe, di antaranya:
- Mencopot Kepala BKPSDM Konawe dari jabatannya.
- Mengalokasikan formasi PPPK Paruh Waktu untuk guru pada rekrutmen tahun berikutnya.
- Melakukan audit data R2, R3, dan R4 untuk memastikan proses seleksi adil dan transparan.
Aksi ini berlangsung dengan pengawalan aparat kepolisian dan situasi berangsur kondusif setelah dialog terbuka dilakukan. Massa menyatakan akan terus mengawal proses hingga ada kebijakan yang berpihak pada guru dan penyuluh pertanian.