seputarkejadiansultra.click– Jakarta – Kejaksaan Agung, melalui Tim Jaksa Penyidik Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), memeriksa enam orang saksi pada Senin (8 September 2025). Pemeriksaan ini terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina (Persero), Subholding, dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) selama periode 2018–2023, yang menjerat Tersangka HW dan kawan-kawan.
Daftar Keenam Saksi yang Diperiksa
- DDS – Analyst Middle and Heavy Distillate Trading, Integrated Supply Chain PT Pertamina
- ES – Dirjen Migas, Kementerian ESDM (tahun 2017)
- PKP – Koordinator Pengawasan Eksploitasi Migas, Ditjen Migas ESDM (2020–2024)
- TA (Tutuka Ariadji) – Mantan Dirjen Migas ESDM (2020–2024)
- BG – Kasubag Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Ditjen Migas ESDM (2018–2022)
- ESM – Direktur Keuangan PT Pertamina (Persero)
Kejaksaan Agung sebelumnya telah memeriksa saksi lain dari jajaran internal Pertamina dan SKK Migas, termasuk pihak Pertamina International Shipping dan PT Kilang Pertamina Internasional pada awal September.
Jampidsus menyatakan bahwa pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan kasus.
Kasus ini merupakan bagian dari skandal korupsi minyak mentah terbesar dalam sejarah Indonesia, dengan estimasi kerugian negara mencapai Rp193,7 triliun (sekitar USD 11,9–12 miliar).
Sebanyak 18 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk eksekutif dari Pertamina Patra Niaga, Pertamina International Shipping, bahkan petinggi swasta seperti Mohammad Riza Chalid, yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dan saat ini diburu oleh pihak berwenang.
Pemeriksaan saksi dari berbagai elemen—mulai dari internal Pertamina hingga pejabat tinggi Migas—menunjukkan bahwa penyidikan mencakup spektrum lebar mulai perencanaan hingga perdagangan minyak. Penetapan tokoh strategis seperti mantan Dirjen Migas dan Direktur Keuangan Pertamina memberi indikasi penyidikan yang mendalam dan menyeluruh.
Dengan kerugian negara yang fantastis dan tersangka yang berasal dari berbagai level pemerintahan dan perusahaan BUMN serta swasta, publik terus menuntut kejelasan dan transparansi atas proses hukum ini.