Wanggudu, 7 Mei 2025 — Menyikapi arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid terkait pengecekan serta penertiban konsesi Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang telah jatuh tempo, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Utara, Erny, S.Pi., M.Si, menyatakan kesiapan penuh untuk melaksanakan instruksi tersebut secara tegas dan profesional.
Dalam pernyataannya, Erny menegaskan bahwa pihaknya akan segera melakukan inventarisasi dan evaluasi terhadap seluruh bidang tanah berstatus HGU dan HGB di wilayah Konawe Utara yang masa berlakunya telah berakhir.
“Kami mendukung penuh arahan Presiden dan Menteri ATR/BPN. Kantor Pertanahan Konawe Utara akan segera menyisir seluruh data pertanahan yang berpotensi termasuk dalam kategori tanah yang telah jatuh tempo dan tidak diperpanjang, untuk kemudian ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan,” ungkap Erny.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa langkah ini tidak hanya sebagai bentuk kepatuhan terhadap perintah pimpinan nasional, tetapi juga sebagai upaya optimalisasi pengelolaan aset negara dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan masyarakat luas.
“Tanah-tanah yang sudah seharusnya dikembalikan ke negara, akan kami proses sesuai prosedur. Bila memenuhi syarat, akan diserahkan kepada Bank Tanah, dan kami juga terbuka terhadap wacana konsolidasi ke dalam program Danantara sebagaimana disampaikan oleh Bapak Menteri,” tambahnya.
Kantor Pertanahan Konawe Utara dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan di daerah, termasuk pemerintah daerah dan instansi penegak hukum, untuk memastikan proses ini berjalan transparan, adil, dan akuntabel.
Dengan semangat Melayani, Profesional, dan Terpercaya, jajaran Kantor Pertanahan Konawe Utara berkomitmen mendukung program reforma agraria dan penataan kembali penguasaan tanah demi keadilan dan kesejahteraan masyarakat.