Mendagri Instruksikan Pemda Segera Perbaiki Fasilitas Publik Yang Rusak

Jakarta, Seputarkejadiansultra.click – 4 September 2023

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendorong seluruh pemerintah daerah (pemda) untuk segera memperbaiki fasilitas publik yang rusak pasca-kerusuhan dan bencana sosial terakhir. Langkah ini dinilai krusial tidak hanya untuk pemulihan fungsi publik, tetapi juga mengurangi trauma psikologis yang dialami masyarakat.

Dalam rapat koordinasi virtual dengan gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia, Mendagri menekankan tiga poin utama:

  1. Percepatan Perbaikan Infrastruktur
    “Fasilitas publik seperti sekolah, puskesmas, kantor kelurahan, dan sarana ibadah harus menjadi prioritas utama. Jangan biarkan masyarakat terus dihadapkan pada puing-puing kehancuran,” tegas Tito Karnavian.
    Pemda diminta mengalokasikan anggaran darurat dan melibatkan TNI/Polri serta relawan untuk percepatan.
  2. Pendekatan Trauma Healing
    Mendagri menjelaskan bahwa kerusakan fisik berdampak langsung pada kesehatan mental warga:
    “Anak-anak yang melihat sekolahnya dirusak akan sulit kembali belajar. Warga yang rumahnya dekat fasilitas publik rusak terus dihantui ketakutan. Perbaikan cepat adalah obat pertama untuk trauma.”
    Kementerian Dalam Negeri akan mendistribusikan panduan trauma healing bagi pemda.
  3. Koordinasi Multisektoral
    Pemda diinstruksikan membentuk satgas gabungan yang melibatkan:
    • Dinas Pekerjaan Umum (untuk perbaikan infrastruktur)
    • Dinas Sosial (untuk pendampingan psikososial)
    • TNI/Polri (pengamanan proses perbaikan)
    • LSM dan komunitas lokal (partisipasi masyarakat)

Berdasarkan data Kemendagri, kerusuhan terakhir di beberapa daerah mengakibatkan:

  • 127 fasilitas pendidikan rusak (sekolah dan perpustakaan)
  • 48 puskesmas dan kantor kesehatan mengalami vandalisme
  • 32 kantor kelurahan/desa terbakar dan dirusak
  • 15 sarana ibadah (masjid, gereja, pura) menjadi korban
  • Kerugian material diperkirakan mencapai Rp 147 miliar

“Ini belum termasuk kerugian imaterial seperti hilangnya rasa aman dan trauma psikologis yang berkelanjutan,” ujar Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal ZA.

Kemendagri menyiapkan tiga skema bantuan:

  1. Anggaran Insentif Daerah
    Dana alokasi khusus (DAK) dan dana dekoncentrasi akan diprioritaskan untuk daerah terdampak.
  2. Tim Teknis Pendamping
    30 tim ahli dari pusat akan diterjunkan membantu perencanaan dan pengawasan perbaikan.
  3. Pemantauan Real-time
    Sistem pelaporan digital SiDarurat akan digunakan untuk memantau progres perbaikan di seluruh daerah.

Beberapa kepala daerah telah menyatakan kesiapan:

  • Gubernur DKI Jakarta: “Target 2 minggu untuk perbaikan semua fasilitas umum rusak.”
  • Wali Kota Medan: “Kami libatkan psikolog untuk pendampingan warga korban trauma.”
  • Bupati Deli Serdang: “Swakelola masyarakat akan diutamakan untuk mempercepat proses.”

Mendagri menargetkan seluruh perbaikan fasilitas vital tuntas dalam 1 bulan ke depan, sementara pemulihan psikologis akan berjalan minimal 3 bulan. “Ini ujian nyata bagi pemerintah daerah untuk menunjukkan kehadiran negara di tengah kesulitan rakyat,” pungkas Tito Karnavian.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *