Kendari, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Pembahasan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah serta Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Kegiatan ini digelar secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Senin (8/9/2025) dan diikuti oleh seluruh pemerintah provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia.
Rakor yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian, turut menghadirkan sejumlah pejabat tinggi negara, diantaranya Plt. Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Edy Priyono, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Indonesia Abdul Muhaimin Iskandar, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Amalia Adininggar Widyasanti, serta Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Dr. Drs. Imran.
Dari lingkup Pemprov Sultra, kegiatan ini diikuti di Ruang Rapat Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Sultra oleh Sekretaris Daerah Sultra, Kepala Biro Perekonomian, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, perwakilan Inspektorat, BPS, serta sejumlah OPD teknis terkait lainnya.
Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan tiga topik utama pembahasan. Pertama, mengenai situasi terkini yang harus disikapi para kepala daerah dengan bijak serta ditindaklanjuti melalui inovasi kebijakan di daerah masing-masing. Kedua, mengenai percepatan penanganan kemiskinan yang masih menjadi pekerjaan besar pemerintah. Ketiga, tentang pengendalian inflasi yang juga telah menjadi pembahasan dalam rapat pekan sebelumnya.
Mendagri memberikan apresiasi atas capaian pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas inflasi nasional. “Inflasi kita terjaga dengan baik, bahkan menurun dari angka 2,37% menjadi 2,31%. Ini pencapaian yang luar biasa dan perlu dipertahankan,” tegasnya.
Selain itu, Mendagri juga menekankan sejumlah langkah yang harus dilaksanakan kepala daerah, antara lain menggelar rapat bersama Forkopimda secara rutin, aktif menyambangi tokoh masyarakat untuk menjaga kondusivitas, melaksanakan doa bersama lintas elemen, serta menggencarkan program pro rakyat seperti pasar murah dan bantuan sosial. Ia juga mengingatkan agar kegiatan seremonial yang berpotensi pemborosan dapat ditunda, menghindari gaya hidup mewah, mempercepat perbaikan fasilitas publik yang rusak, dan mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan (Siskamling) di tingkat RT/RW.
Sejalan dengan itu, Kemendagri juga menegaskan dukungan konkret terhadap program pembangunan 3 juta rumah yang merupakan hasil kolaborasi pemerintah pusat dan daerah. Dukungan ini diwujudkan melalui penyerahan kunci hunian rusunawa, pemberian rumah subsidi gratis, hingga relokasi warga dari kawasan tidak layak huni. Program ini menjadi bukti nyata keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat kecil dan berpenghasilan rendah.
Pada kesempatan itu, Kemendagri juga merilis data inflasi nasional per Agustus 2025 yang tercatat sebesar 2,31 persen (year on year), turun dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 3,27 persen. Secara bulanan, inflasi tercatat –0,08 persen (month to month).
Komoditas yang memberi andil terbesar terhadap inflasi diantaranya beras, cabai merah, rokok kretek filter, bawang merah, dan emas perhiasan. Sedangkan beberapa komoditas yang menyumbang deflasi yaitu daging ayam ras, telur ayam ras, cabai rawit, serta tarif angkutan udara.
Selain inflasi, rakor juga membahas capaian pertumbuhan ekonomi di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, serta evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap program nasional, termasuk penghapusan kemiskinan ekstrem dan realisasi Program 3 Juta Rumah.
Rakor turut menyoroti dinamika sosial masyarakat. Tercatat sejak 25 Agustus 2025, ada 228 aksi unjuk rasa di 35 provinsi. Dari jumlah tersebut, 42 kabupaten/kota mengalami aksi yang berpotensi anarkis, sementara 144 kabupaten/kota menjadi wilayah yang terjadi aksi unjuk rasa.
Mendagri menyampaikan bahwa pemerintah terus melakukan langkah-langkah strategis, termasuk perbaikan sarana prasarana, penyelenggaraan Gerakan Pasar Murah bersama Kadin dan Badan Pangan Nasional (Bapanas), serta penguatan kolaborasi pusat-daerah untuk menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi.
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, menegaskan bahwa pada tahun 2025 jumlah penduduk miskin tercatat 23,85 juta jiwa, dengan 2,38 juta jiwa diantaranya tergolong miskin ekstrem. Untuk mencapai target penurunan angka kemiskinan menjadi 5 persen pada tahun 2029, rata-rata penurunan harus berada di angka 0,86 persen per tahun.
Menurutnya, pengendalian inflasi menjadi kunci keberhasilan penanggulangan kemiskinan, sejalan dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025. Ia menekankan strategi pemberdayaan masyarakat melalui tiga fokus utama, yakni:
1. Pengurangan beban dasar dengan jaminan sosial dan bantuan sosial tepat sasaran;
2. Peningkatan pendapatan melalui perluasan akses serta kapasitas pekerja migran, pemberdayaan angkatan kerja, dan penciptaan peluang usaha;
3. Penurunan kantong kemiskinan dengan perbaikan rumah tidak layak huni, pemenuhan infrastruktur dasar, serta pemberdayaan berbasis kawasan.
Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, dalam paparannya menyampaikan perkembangan tingkat kemiskinan Maret 2025 serta tinjauan inflasi pada minggu pertama September 2025. Menurutnya, garis kemiskinan nasional terus meningkat seiring kenaikan harga pangan, sehingga perlu menjadi dasar dalam menyusun kebijakan perlindungan sosial dan program pengentasan kemiskinan.
Sementara itu, Perum BULOG melaporkan realisasi pengadaan gabah dan beras mencapai 2,98 juta ton setara beras, dengan stok nasional lebih dari 3,9 juta ton yang dinilai cukup hingga akhir 2025. Kondisi ini diharapkan mampu menjaga stabilitas harga dan mendukung program ketahanan pangan nasional. *IKP*