akarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan komitmen pemerintah dalam memberikan kepastian hukum atas tanah ulayat. Dalam
Tag: bpn
Menteri Nusron Dampingi Presiden Buka Kongres XVIII Muslimat NU, Pemerintah Ucapkan Terima Kasih Kepada Para Ibu Pembentuk Masa Depan Bangsa
Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mendampingi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, membuka Kongres XVIII Muslimat Nahdlatul
Kasi PPS Terima Pengaduan Warga Yang Tanahnya Disertipikatkan Orang Lain
Kepala Seksi Penanganan dan Pengendalian Sengketa, Leni Megawati Lamato, S.H., MM. Menerima pengaduan warga atas obyek tanah yang disertipikatkan oleh orang lain. Wanggudu, 17
KENAPA HARUS IKUT PROGRAM PTSL??
Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) penting karena memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat. Program ini juga dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.Kepastian hukum:
Kakan Konut; Insan Pers Adalah Gerbang Informasi
Memperingati Hari Pers Nasional, Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Utara, Erny, S.Pi., M.Si mengatakan bahwa Insan pers sebagai gerbang dalam persebaran informasi. Wanggudu, 02
Implementasi Inpres 1/2025, Kementerian ATR/BPN Lakukan Efisiensi Anggaran Tanpa Mengurangi Kualitas Layanan Masyarakat
Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melakukan langkah efisiensi anggaran sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang
Kakantah Konut ;Isra Miraj Nabi Muhammad Jadikan Landasan Moral Dalam Era Digitalisasi
Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) Konawe Utara, Erny, S.Pi., M.Si. mengajak seluruh umat muslim untum Menyambut hadirnya peristiwa Isra Miraj Senin 27 Februari, sebagai landasan
Kementerian ATR/BPN Respons Pengaduan Masyarakat dalam RDP dan RDPU Komisi II DPR RI
Jakarta – Jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang berlangsung