Jakarta, 15 September 2025 — Beredar sebuah infografis yang memuat daftar wakil menteri (wamen) yang merangkap sebagai komisaris atau komisaris utama pada BUMN dan anak usaha BUMN. Setelah diverifikasi melalui sejumlah liputan media nasional dan ringkasan publikasi, sebagian besar nama dalam infografis tersebut terkonfirmasi, namun beberapa detail teknis masih perlu konfirmasi melalui dokumen resmi perusahaan dan SK penunjukan.
Tim redaksi melakukan pencocokan nama-nama pada infografis dengan pemberitaan media nasional (antara lain Detik, Tempo, Bisnis, CNBC, Liputan6, Antara). Hasil ringkas verifikasi menunjukkan bahwa mayoritas wakil menteri yang tercantum memang diberitakan mendapatkan penunjukan sebagai komisaris/komisaris utama pada berbagai BUMN/anak usaha. Di antara nama yang terkonfirmasi terdapat:
- Sudaryono — Wamen Pertanian (Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia)
- Immanuel Ebenezer Gerungan — Wamen Ketenagakerjaan (Komisaris PT Pupuk Indonesia)
- Giring Ganesha — Wamen Kebudayaan (Komisaris PT Garuda Maintenance Facility)
- Angga Raka Prabowo — Wamen Komunikasi & Digital (Komisaris Utama PT Telkom)
- Suahasil Nazara — Wamen Keuangan (Komisaris PT PLN)
- Dyah Roro Esti — Wamen Perdagangan (Komisaris Utama PT Sarinah)
- Stella Christie — Wamendiktisaintek (Komisaris PT Pertamina Hulu Energi)
- dan nama-nama lain yang juga tercantum dalam ringkasan daftar media.
Verifikasi awal didasarkan pada laporan-laporan berita yang merangkum penunjukan tersebut. Namun, perlu dicatat bahwa laporan media kadang menuliskan status “komisaris” tanpa merinci apakah jabatan bersifat komisaris biasa atau komisaris utama, serta tanpa selalu menyertakan salinan SK penunjukan.
Untuk memastikan akurasi 100% dan memenuhi standar publikasi, redaksi merekomendasikan langkah-langkah verifikasi lanjutan berikut:
- Dokumen SK atau Keputusan RUPS: Salinan SK penunjukan atau risalah RUPS yang menyatakan pengangkatan sebagai komisaris/komisaris utama.
- Situs resmi perusahaan BUMN: Halaman profil komisaris di website resmi perusahaan yang bersangkutan (biasanya memuat susunan dewan komisaris dan tanggal efektif pengangkatan).
- Keterangan Kementerian/Presiden: Jika penunjukan dilakukan atas dasar Surat Keputusan dari kementerian atau presiden, salinan atau pengumuman resmi memperkuat status hukum jabatan rangkap tersebut.
Isu rangkap jabatan pejabat pemerintahan pada entitas negara kembali mendapat sorotan setelah putusan Mahkamah Konstitusi dan berbagai perdebatan publik mengenai konflik kepentingan dan akuntabilitas. Beberapa poin implikasi yang penting:
- Konflik kepentingan — Rangkap jabatan berpotensi menimbulkan benturan kepentingan antara fungsi pemerintahan (regulasi, kebijakan) dan fungsi pengawasan/pengelolaan perusahaan.
- Kepatuhan administrasi — Perlu kejelasan apakah penunjukan sudah memenuhi aturan birokrasi, termasuk pencantuman dalam dokumen resmi dan transparansi publik.
- Tindakan lanjutan — Dalam beberapa kasus, setelah putusan pengadilan atau regulasi baru, pejabat yang rangkap jabatan diminta memilih atau mengundurkan diri dari salah satu jabatan.
Infografis yang beredar secara umum mencerminkan kebenaran substantif: banyak wakil menteri memang diberitakan merangkap sebagai komisaris BUMN/anak usaha BUMN. Namun, demi ketelitian jurnalistik, redaksi menegaskan perlunya verifikasi dokumen resmi (SK/RUPS/halaman resmi BUMN) untuk memastikan status tiap penunjukan, tanggal efektifnya, serta apakah posisi yang dipegang adalah komisaris biasa atau komisaris utama.